Bentuk Kekerasan di Sekolah Serta Mekanisme Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di sekolah merupakan masalah serius yang dapat mengganggu proses pembelajaran, merusak kesehatan mental dan fisik peserta didik, serta menurunkan kualitas iklim pendidikan. Dampak kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi rasa aman seluruh warga sekolah. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat tumbuh, belajar, dan berkembang justru dapat berubah menjadi ruang yang menimbulkan kecemasan apabila kekerasan tidak ditangani dengan tepat. Karena itu, pemahaman yang jelas mengenai bentuk-bentuk kekerasan menjadi sangat penting bagi semua pihak di sekolah.

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai upaya mempertegas batasan dan kategori kekerasan di lingkungan pendidikan. Regulasi ini memberikan definisi yang lebih rinci sehingga tidak ada lagi area “abu-abu” yang menimbulkan keraguan dalam mengidentifikasi suatu tindakan sebagai kekerasan. Dengan adanya aturan ini, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, serta orang tua memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mencegah dan menindaklanjuti kekerasan di sekolah.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud dalam regulasi tersebut meliputi kekerasan fisik, verbal, nonverbal, dan kekerasan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan berbasis digital, termasuk cyberbullying dan penyebaran konten merugikan, menjadi salah satu perhatian khusus karena semakin meningkat seiring penggunaan perangkat digital di kalangan peserta didik. Setiap bentuk kekerasan memiliki karakter dan risiko yang berbeda, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

Untuk membantu satuan pendidikan mencegah terjadinya kekerasan, Permendikbudristek ini juga mengatur langkah-langkah strategis mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga mekanisme pelaporan dan penanganan. Sekolah didorong membangun budaya positif, menyediakan layanan konseling, serta membuat sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses. Dengan implementasi yang konsisten, aturan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, menghargai martabat manusia, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Bentuk-Bentuk Kekerasan di Sekolah

Setiap bentuk kekerasan memiliki karakteristik, dampak, serta cara penanganan yang berbeda, sehingga pemahaman yang tepat menjadi dasar dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan peserta didik maupun warga sekolah lainnya. Dengan mengenali bentuk-bentuk kekerasan secara jelas, sekolah dapat mengambil langkah yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghargai martabat manusia, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dilakukan dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban, dengan atau tanpa alat bantu. Bentuknya meliputi:

1. tawuran atau perkelahian massal
2. penganiayaan
3. perkelahian
4. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku
5. pembunuhan
6. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis mencakup perbuatan nonfisik yang bertujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Bentuknya mencakup:

1. pengucilan
2. penolakan
3. pengabaian
4. penghinaan
5. penyebaran rumor
6. panggilan yang mengejek
7. intimidasi
8. teror
9. perbuatan mempermalukan di depan umum
10. pemerasan
11. perbuatan lain yang sejenis

3. Perundungan (Bullying)

Perundungan merupakan kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan secara berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Bentuknya meliputi:

1. penganiayaan
2. pengucilan
3. penolakan
4. pengabaian
5. penghinaan
6. penyebaran rumor
7. panggilan yang mengejek
8. intimidasi
9. teror
10. perbuatan mempermalukan di depan umum
11. pemerasan
12. perbuatan lain yang sejenis

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi korban. Kekerasan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, hingga hilangnya kesempatan belajar atau bekerja secara optimal. Bentuknya meliputi:

1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban
2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja
3. penyampaian ucapan berupa rayuan, lelucon, atau siulan bernuansa seksual
4. tatapan bernuansa seksual yang membuat korban tidak nyaman
5. pengiriman pesan, gambar, video, atau audio bernuansa seksual
6. mengambil, merekam, atau mengedarkan foto/rekaman bernuansa seksual
7. mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban bernuansa seksual
8. penyebaran informasi tubuh/pribadi bernuansa seksual
9. mengintip kegiatan pribadi korban
10. bujuk rayu atau tawaran untuk melakukan transaksi seksual
11. pemberian hukuman atau sanksi bernuansa seksual
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan tubuh pada korban
13. membuka pakaian korban
14. pemaksaan kegiatan seksual
15. praktik budaya bernuansa kekerasan seksual
16. percobaan perkosaan
17. perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh lain
18. pemaksaan atau memperdayai korban untuk aborsi
19. pemaksaan atau memperdayai korban untuk hamil
20. pembiaran kekerasan seksual
21. pemaksaan sterilisasi
22. penyiksaan seksual
23. eksploitasi seksual
24. perbudakan seksual
25. perdagangan orang untuk eksploitasi seksual
26. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual

Mengenai persetujuan korban, berikut adalah beberapa catatan:

• Jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas, semua tindakan termasuk kekerasan seksual, dengan atau tanpa persetujuan.
• Jika korban adalah pendidik/tenaga kependidikan/orang dewasa lainnya, tindakan pada nomor 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, dan 13 termasuk kekerasan seksual jika dilakukan tanpa persetujuan.
• Jika korban berada dalam kondisi tidak berdaya, bingung, berada di bawah pengaruh obat/alkohol, mengalami ancaman, shock, atau hambatan motorik, tindakan tetap dikategorikan kekerasan seksual.

5. Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi adalah pembedaan, pembatasan, atau pengecualian berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, usia, kemampuan fisik/mental, gender, dan sebagainya. Bentuknya mencakup:

1. larangan menggunakan seragam sesuai ketentuan
2. larangan mengikuti mata pelajaran agama/kepercayaan yang sesuai
3. larangan mengamalkan ajaran agama/kepercayaan
4. pemaksaan penggunaan seragam yang tidak sesuai ketentuan
5. pemaksaan mengikuti mata pelajaran agama yang tidak sesuai keyakinan
6. pemaksaan mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang tidak dianut
7. pengistimewaan calon pemimpin organisasi berdasarkan identitas tertentu
8. larangan/pemaksaan mengikuti perayaan keagamaan tertentu
9. larangan/pemaksaan memberi donasi berdasarkan identitas
10. menghalangi hak peserta didik terkait akses pembelajaran, fasilitas, bantuan, kompetisi, beasiswa, dokumen pendidikan, bimbingan, dan pengembangan bakat/minat
11. menghalangi hak dan kewajiban pendidik atau tenaga kependidikan
12. bentuk diskriminasi lain sesuai peraturan perundang-undangan

6. Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang menimbulkan potensi kekerasan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat oleh pihak sekolah atau pemangku kepentingan pendidikan.

1. kebijakan tertulis seperti SK, surat edaran, nota dinas, pedoman
2. kebijakan tidak tertulis seperti imbauan dan instruksi

Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Pencegahan kekerasan di sekolah merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis oleh seluruh warga satuan pendidikan. Upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tetapi lebih pada membangun lingkungan yang mampu meminimalkan potensi munculnya kekerasan sejak awal. Untuk itu, sekolah perlu mengembangkan budaya positif, memperkuat komunikasi antara guru dan siswa, serta memastikan setiap warga sekolah memahami hak, kewajiban, dan batasan perilaku yang aman.

Selain itu, mekanisme pencegahan perlu dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur yang jelas agar setiap langkah dapat dijalankan secara konsisten. Hal ini mencakup penyediaan layanan konseling, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, hingga sistem pelaporan yang mudah diakses dan melindungi kerahasiaan pelapor. Dengan penerapan mekanisme pencegahan yang komprehensif, sekolah dapat menciptakan iklim belajar yang aman dan nyaman, sekaligus mendorong peserta didik untuk berkembang tanpa rasa takut maupun tekanan.

Pencegahan dilakukan melalui tiga pendekatan besar, yaitu: Penguatan Tata Kelola, Edukasi kepada Warga Sekolah, dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan.

A. Penguatan Tata Kelola

Sekolah dapat melaksanakan:

1. menyusun dan melaksanakan tata tertib serta program pencegahan–penanganan kekerasan
2. menyelenggarakan kebijakan pencegahan-penanganan sesuai ketentuan pemerintah
3. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan-penanganan
4. menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan
5. membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)
6. memfasilitasi pelaksanaan tugas TPPK
7. bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait
8. memanfaatkan dana APBN/APBD/BOS untuk kegiatan pencegahan-penanganan
9. menyediakan pendanaan kegiatan pencegahan-penanganan oleh masyarakat
10. melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program

B. Edukasi Kepada Warga Sekolah

Melalui TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan), sekolah dapat:

1. melakukan sosialisasi tata tertib dan program pencegahan-penanganan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua/wali, termasuk penyandang disabilitas
2. melaksanakan penguatan karakter melalui penerapan nilai-nilai Pancasila serta membangun budaya pendidikan tanpa kekerasan

C. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Satuan pendidikan menyiapkan sarana untuk:

1. pelaksanaan tugas TPPK (kanal pelaporan, ruang pemeriksaan, alat tulis kantor)
2. keamanan proses pembelajaran
3. keamanan ruang publik (toilet, kantin, laboratorium)
4. pelaksanaan kegiatan edukasi pencegahan
5. keamanan fasilitas lainnya

Sekolah wajib memastikan bangunan dan fasilitas aman serta nyaman, termasuk menyediakan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.

Mekanisme Penanganan Kekerasan

Penanganan kekerasan di sekolah harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berorientasi pada pemulihan korban. Setelah menerima laporan, satuan pendidikan perlu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan sementara, termasuk menjauhkannya dari pelaku, memberikan dukungan konseling, dan memastikan lingkungan yang aman untuk memulihkan kondisi psikologis maupun fisiknya. Selain itu, sekolah wajib melakukan asesmen awal untuk menentukan tingkat risiko dan dampak kekerasan sebagai dasar dalam merumuskan langkah penanganan lanjutan.

Selanjutnya, sekolah perlu menindaklanjuti laporan melalui investigasi internal sesuai prosedur yang diatur dalam regulasi. Proses ini harus menjunjung asas keadilan, kerahasiaan, dan non-diskriminasi. Setelah fakta terverifikasi, satuan pendidikan menyusun rekomendasi penanganan berupa tindakan administratif, pemulihan hubungan sosial, hingga rujukan ke pihak berwenang apabila diperlukan. Dengan mekanisme penanganan yang menyeluruh, sekolah dapat memastikan bahwa setiap kasus kekerasan ditangani secara profesional sekaligus mengembalikan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.

Secara teknis, jika kekerasan terjadi, penanganannya dilakukan melalui lima tahap berikut.

1. Penerimaan Laporan

Kanal pelaporan disediakan sesuai kapasitas TPPK/Satgas, berupa:

1. surat tertulis
2. telepon
3. pesan singkat elektronik
4. bentuk pelaporan lain yang memudahkan pelapor

2. Pemeriksaan

Meliputi pengumpulan bukti dan analisis hasil pemeriksaan.

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Rekomendasi dapat berupa:

1. sanksi administratif kepada pelaku
2. pemulihan korban
3. tindak lanjut kebutuhan layanan pendidikan

4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

1. pemberian sanksi administratif
2. sanksi administratif tidak menghilangkan kemungkinan penegakan aturan lain

5. Pemulihan

1. pemulihan dilakukan sejak laporan diterima
2. layanan pemulihan disediakan oleh pemerintah daerah

Penutup

Lingkungan pendidikan idealnya menjadi ruang aman bagi seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Rasa aman tersebut merupakan fondasi penting bagi terciptanya proses belajar yang efektif, karena peserta didik hanya dapat berkembang secara optimal ketika mereka terbebas dari rasa takut, ancaman, maupun tekanan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap warganya merasa terlindungi selama berada di lingkungan pendidikan.

Pemahaman yang menyeluruh mengenai berbagai bentuk kekerasan menjadi langkah awal yang sangat penting dalam upaya menjaga keamanan tersebut. Dengan mengenali pola, tanda, dan situasi yang berpotensi memicu kekerasan, sekolah dapat merancang strategi pencegahan secara lebih tepat sasaran. Penerapan mekanisme pencegahan dan penanganan yang sistematis, mulai dari deteksi dini, konseling, hingga sistem pelaporan yang aman, akan membantu menciptakan budaya pendidikan yang sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Karena itu, implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh warga sekolah. Permendikbudristek tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait definisi, pencegahan, dan penanganan kekerasan sehingga sekolah memiliki kerangka kerja yang terukur dalam menjalankan kewajibannya. Dengan menjalankan regulasi ini secara konsisten, sekolah dapat memastikan bahwa setiap anggotanya terlindungi, didukung, dan diberi ruang untuk tumbuh serta berkembang secara optimal.

Sumber: https://merdekadarikekerasan.kemendikdasmen.go.id/